Pemprov DIJ Masih Bingung soal Basis Data Kartu Sakti Jokowi

jpnn.com - JOGJA – Belum sampai sebulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan salah satu program unggulannya. yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Senin (3/11) lalu. Program yang dikenal dengan kartu sakti ala Jokowi itu akan menyasar 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, termasuk warga kurang mampu di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).

Hanya saja, sampai sekarang Pemprov DIJ masih kebingungan. Terutama, basis data yang bakal digunakan. “Sampai sekarang kami belum pernah diajak bicara,” tutur Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIJ Untung Sukaryadi seperti dikutip Radar Jogja.

Untung menjelaskan, karena tak pernah dilibatkan dalam penyusunan penerima program subsidi langsung ke masyarakat itu, maka pihaknya pun tidak tahu. ”Baik data dan distribusinya seperti apa, kami tidak menge-tahui,” tambahnya.

Padahal, kata Untung, basis data itu sangat penting. Terlebih untuk program subsidi langsung. Data yang digunakan harus benar-benar valid sesuai dengan realitas yang ada. ”Kalau sampai tidak valid, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.

Jika terjadi gejolak di masyarakat, sambung Untung, yang bakal menjadi korban adalah aparatur di tingkat daerah. Bahkan, ketua RT/RW yang merupakan ujung tombak pemerintah dari tingkat terbawah yang bakal paling merasakan dampaknya. ”Kalau mereka tidak dilibatkan, mereka bisa menjadi jujugan warga untuk bertanya,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jogjakarta per Juli 2014, jumlah warga miskin di provinsi yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono X itu mencapai 544.870 jiwa. Atau sekitar 15 persen dari seluruh warga DIJ yang tersebar di perkotaan sebanyak 333.030 jiwa dan di pedesaan berjumlah 211.840 jiwa.(eri/laz/ong/jpnn)