Pemuda Katolik: Menerima Pancasila Sebagai Jalan Terbaik Merawat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia adalah rumah dari sebuah bangsa yang majemuk dimana para penghuninya memiliki kerinduan untuk hidup tenteram dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Keindonesiaan adalah persoalan “hidup-mati” yang diperjuangkan mati-matian oleh para pendiri bangsa.

“Impian rumah Indonesia yang tenteram itu membuat para pendiri bangsa mengalahkan ego golongannya masing-masing dengan menerima Pancasila sebagai jalan terbaik merawat ‘rumah Indonesia’ dan telah menjadi konsensus nasional yang dihormati bersama meskipun mereka sadar ada banyak perkara di antara mereka yang tetap sulit dipertemukan,” demikian pernyataan pers Pengurus Pusat Pemuda Katolik kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8/2019) untuk merespons insiden dugaan intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang dan Malang serta merespons video ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang diduga berkonten penistaan agama yang viral beberapa hari terakhir ini.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Katolik, Karolin Marget Natasa, sebuah nilai kehormatan dan jiwa besar telah diwariskan bagi penerus bangsa dengan secara kesatria mengesampingkan kepentingan primordial demi keuntungan bersama bagi seluruh penghuni rumah Indonesia.

Karolin menyampaikan keprihatinan terhadap dua insiden berbau SARA tersebut. Karolin secara khusus mengkritisi video ujaran yang mengandung pelecehan terhadap simbol agama umat Nasrani yang diduga dilakukan oleh Ustad Abdul Somad.

“Peristiwa ini sungguh mengusik kami sebagai bagian anak bangsa yang memiliki harapan besar meneruskan cita-cita para pendiri bangsa,” tegas Karolin yang juga menjabat Bupati Landak ini.

Terhadap kedua insiden tersebut, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menyampaikan seruan sebagai berikut:

1. Pengurus Pusat Pemuda Katolik mengimbau kepada para tokoh masyarakat, Pimpinan Daerah, pimpinan agama untuk menciptakan suasana yang sejuk dan toleran. Segala persoalan yang ada, harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

2. Semua pihak, secara khusus pemerintah harus bisa mengatur lalu lintas informasi media yang beredar. Karena pemberitaan ini dibombardir secara masif dalam beberapa waktu terakhir sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;