Pemuda Pancasila Berharap Jokowi Reshuffle Kabinet dan Jauhi Politik Balas Budi

Hingga yang terakhir OTT terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur lobster. Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Muhammad Rizieq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol covid-19 dan juga dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya.

Hal ini lantas memuncak saat di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terhadap warga sipil.

Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya.

Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan.

“Pak Jokowi harus ingat, beliau dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi,” tandas Aktivis 98 ini.

Ormas Pemuda Pancasila akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI. (dil/jpnn)