Penasihat KPK Heran, Nilai Jeblok tapi Raih WTP

Kamis, 05 Juli 2012 – 19:07 WIB

Meski begitu, dia memberikan apresiasi kepada Kemensos yang telah menandatangani pakta integritas dan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Abdullah berharap pakta integritas ini jangan sampai mengulang kejadian seperti ketika dilakukan masih gencar dilakukan penataran P4, di mana para manggalanya yang korupsi.

"Penandatanganan ini harus diikuti dengan langkah-langkah yang konsisten, jangan sekadar menjadi dokumen semata," tegasnya.

Dia mengambil contoh, dimana baru saja KPK menjatuhkan sanksi berupa SP3 kepada salah seorang pegawai KPK yang menggunakan mobil dinas, kemudian mampir ke KUA untuk mengurus keperluan pribadinya. Selain itu, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK yang memanfaatkan bonus dari GFF untuk keperluan anggota keluarganya.

“Itu gratifikasi. Karena besar atau kecil, tetap gratifikasi,” ujarnya. Karena itu, dia menekankan agar sesegera mungkin menindaklanjuti, terutama kepada pegawai baru harus menandatangani kontrak kinerja dan pakta integritas. (Esy/jpnn)

JAKARTA - Prestasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang tahun ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next