Pencairan Anggaran Bebas Pungutan

Rabu, 10 November 2010 – 07:29 WIB

Menurut Herry, akuntabilitas harus dimulai pada saat pencairan anggaran. Misalnya, untuk belanja modal atau belanja barang yang sifatnya kontraktual, harus resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawab belanja, serta potongan-potongan pajak yang harus dipotong satker. "Kemudian ada pula pesyaratan mana akun yang harus cocok," ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada semua KPPN agar memberikan pelayanan yang baik kepada satker. Bahkan, jika memang KPPN harus menolak pengajuan anggaran oleh satker, KPPN tidak boleh asal menolak. Namun juga harus memberitahu satker mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi. "Misalnya jika DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) tidak cocok dan perlu revisi, kita akan menyarankan agar dilakukan revisi," katanya.

Sementara itu, realisasi pendapatan dan hibah per 29 Oktober lalu sudah mencapai Rp 765,69 triliun atau 76 persen dari target yang dipatok dalam APBNP 2010. Adapun realisasi belanja baru mencapai Rp 732,31 triliun atau 65 persen dari target. Dengan begitu, APBN masih surplus Rp 21,38 triliun.

Dia mengakui, dari sisi realisasi belanja pemerintah memang pesimistis bakal mencapai target 100 persen. "Proyeksi (penyerapan anggaran) sekitar 95-96 persen seperti tahun lalu," ujarnya. Kata Herry, realisasi yang di bawah target tersebut disebabkan penghematan belanja yang dicapai satker. Misalnya dalam pembayaran utang berdenominasi valas yang bakal terjadi penghematan seiring penguatan mata uang rupiah. (owi/oki)