Penduduk Bertambah, Tingkatkan Program KB

JAKARTA -- Meski Indonesia dinilai berhasil menjalankan program keluarga berencana (KB), ternyata pemerintah belum maksimal mengelola alat kontrasepsi. Hampir setiap tahun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuang alat kontrasepsi sia-sia karena kadaluarsa.

Kasmiyati, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN menjelaskan, kebutuhan pengadaan alat kontrasepsi seharusnya bisa dipenuhi dengan anggaran Rp 3,9 triliun. Sayangnya, jumlah itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tahun ini BKKBN hanya kebagian Rp 1,3 triliun anggaran untuk pengadaannya. "Itu masih dipenuhi separuh. Tahun depan kami meminta ada peningkatan hingga Rp 2,5 triliun," ujar Kasmiyati.

Dia mengakui, belum adanya efisiensi pengadaan alat kontrasepsi. Hal itu, kata Kasmiyati, salah satunya karena manajemen pergudangan tempat menyimpan alat kontrasepsi. "Kalau manajemennya benar, seharusnya tidak sampai kadaluarsa," ujarnya usai Pelatihan Keluarga Berencana dan Reproduksi sehat untuk Negara-negara Dunia ke Tiga, di Jakarta, kemarin.

Kasmiyati tidak menyebutkan berapa jumlah alat kontrasepsi yang terbuang dari gudang penyimpanan tiap tahunnya. Hanya saja, disamping kurangnya target pengadaan seharusnya alat tersebut bisa didistribusikan dengan baik. "Tapi memang ada saja yang kadaluarsa, tidak banyak kok, Saya lupa jumlahnya," tegasnya.