Peneliti LIPI Dorong Semua Pihak Dukung Kementan Atasi Kekeringan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai memiliki solusi untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian yang melanda beberapa daerah.

Namun, solusi itu perlu dukungan banyak pihak agar kekeringan yang kerap melanda lahan pertanian tidak terulang.

"Seharusnya ada dukungan, karena untuk kepentingan kita semua dan bangsa yaitu terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia," kata peneliti LIPI Latif Adam, Jumat (21/6).

Latif mengatakan, dalam pengamatannya Kementan telah mengeluarkan sejumlah program dan kebijakan untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian serta dampaknya.

Latif juga optimistis kebijakan itu bisa menjadi solusi masalah kekeringan. Apalagi infrastruktur air maupun embung telah direalisasikan Pemerintahan Joko Widodo.

Dengan begitu, masalah kebutuhan air dapat efektif tersalurkan kepada areal pertanian terdampak kekeringan yang membutuhkannya.

"Kementan dan daerah juga bergerak cepat memberikan solusinya. Inilah yang dibutuhkan, kerja sama dan solusi dari semua pihak," ujar Latif.

Seperti diketahui, memasuki musim kemarau beberapa lahan pertanian di beberapa wilayah mulai mengalami kekeringan.

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengatakan, guna mengantisipasi kekeringan, pihaknya selama tiga tahun terakhir telah membangun banyak infrastruktur air.

Sarwo Edhy menuturkan, sebanyak 3 juta hektare infrastruktur air telah dibangun selama tiga tahun terakhir dan yang diharapkan dapat meminimalisasi dampak kekeringan di areal pertanian.

"Dalam kurun waktu 2015 – 2019 (angka realisasi per April 2019) telah terbangun yang dapat mengairi lahan sawah seluas 3,129 juta hektar yang dapat Meningkatkan indeks pertanaman (IP) 0,5, sehingga berdampak pada peningkatan produksi sebanyak 8,21 juta ton," jelas Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan Tim Khusus penanganan Kekeringan. Tim khusus ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

"Tugas dan fungsi dari Tim Khusus ini nanti untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah setempat," ujar Sarwo Edhy.

Tujuannya, untuk memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari Bendung atau Bendungan. Serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang telah disepakati.