Pengakuan Para Ketua Honorer soal Kontrak Kerja PPPK, Bu Nurul: Pak Bupati, Tolong Kami

"Data-datanya belum berubah, terkesan stag. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga belum ada tanda-tandanya sedikit pun?" keluhnya.

Nurul mengaku setiap hari mendapatkan pertanyaan dari guru honorer di Kabupaten Ponorogo maupun daerah lainnya.

Dia dan Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono pun menjadi sorotan karena tinggal keduanya pengurus yang belum tanda tangan kontrak kerja PPPK.

"Pak Bupati, tolong perjuangkan kami," ucapnya.

Nurul menpertanyakan ada masalah apa sehingga sampai Maret 2022 ini belum ada tanda-tanda untuk tanda tangan kontrak kerja dan menerima SK PPPK.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati juga mencurahkan kegundahan hatinya.

Dari 1.316 guru honorer yang lulus PPPK dan mengisi DRH, penetapan NIP PPPK belum diproses sama sekali.

Menurut Sri, kalau sudah diproses pasti ada yang sudah ditetapkan NIP-nya atau paling tidak ada tanda BTL alias Berkas Tidak Lengkap. Nyatanya sampai sekarang belum ada informasi soal itu.