Pengalihan Jam Kerja Tanpa Kompensasi

Senin, 14 Juli 2008 – 20:42 WIB

Lima menteri usai penandatanganan SKB di Istana Wakil Presiden RI. Foto: Indra/Setwapres.

"Sekarang, satu mesin tidak jalan, seluruh negeri ini tahu. Kita seperti mobil tidak punya ban serep. Kalau ada yang meletus, semua harus singgah mencarin tukang tempel atau tukang tambal. Sekarang, kita harus mencari cadangan sama-sama," tandas Wapres.

Selama 100 tahun Indonesia bangkit, hanya mampu membangun 26.000 MW. Saat ini, pemerintah berhasil membangun 60 persen dari daya sudah ada hanya dalam jangka waktu 3,5 tahun. "Tidak ada pembangkit listrik yang dibangun dengan investasi 90 triliun dalam waktu 3,5 tahun selama

Indonesia merdeka, selain yang dilakukan sekarang," ucap JK bangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta tiga hal terkait program pengalihan jam kerja ini. Pertama, pengusaha meminta agar pemerintah membantu mensosialisasikan kepada pekerja bahwa pengalihan jam kerja ini bukan lembur.

Selain itu, pengusaha juga berharap ketersediaan pasokan ada dan tidak ada lagi pemadaman bergilir. Terakhir, Apindo meminta dalam pelaksanaan, ada jaminan kepastian jadwal yang akan diatur kemudian dengan melibatkan pemerintah daerah. "Bupati dan walikota harus bisa berkoordinasi dengan PLN sehingga semua bisa efisien dan bisa membagi listrik dengan benar. Waktu satu minggu (untuk masa pemantapan draft) ini menurut saya belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan," tandas Sofjan. (ysd/jpnn)