Pengamat: Ada Upaya Sistematis Merongrong Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe merespons pernyataan Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais yang menyerukan agar gerakan people power diganti dengan kedaulatan rakyat. Hal itu dinilai Ramses sebagai upaya sistematis merongrong demokrasi.

Menurut Ramses, upaya sistematis merongrong demokrasi itu dapat dilihat dari beragam opini publik yang dibangun selama ini seolah-olah pemilu kali ini diwarnai kecurangan sistematis. Padahal instrumen penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal dalam mengawal proses pemilu hingga perhitungan di KPU.

"Publik bisa lihat dari beragam serangan selama ini melalui opini publik yang dibangun yang seolah-olah pemilu kali ini diwarnai kecurangan sistematis,” kata Ramses di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini menjelaskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah semakin baik, transparan dan akuntabel. Sebab ada UU Pemilu yang menyediakan mekanisme untuk memproses segala indikasi pelanggaran pemilu.

"Kalau pelanggaran yang sifatnya administratif bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau ada dugaan pidana bisa diproses di Sentra Gakkumdu, pelanggaran kode etik dapat diproses melalui DKPP, sengketa terhadap keputusan KPU dapat dibawa ke Bawaslu hingga PTUN dan yang terakhir perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi," jelas Ramses.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menduga gerakan BPN yang terus membangun opini negatif terhadap hasil pemilu lebih pada ketidakpuasan dan tidak mampu menerima realitas hasil pemilu sehingga adanya upaya mendelegetimasi hasil pemilu secara masif yang mengarah pada penggulingan pemerintahan saat ini.

Sebelumnya, BPN Prabowo - Sandi menegaskan akan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN menilai pemilu telah terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis.(fri/jpnn)