Pengamat Bilang Menteri dari Partai NasDem Ini Layak Diganti

Pemerintah juga diharapkan tidak terjebak dalam euforia penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memberikan opini terhadap korporasi yang belum ditetapkan bersalah.

“Mengumumkan nama-nama korporasi yang belum menjalani proses peradilan, berpotensi merusak iklim investasi sekaligus tidak menyelesaikan persoalan kebakaran itu sendiri,” kata Firman.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, penyebutan nama-nama perusahaan tanpa adanya justifikasi hukum akan kontra produktif terhadap industri dan hukum itu sendiri.

Hal ini terlihat dengan investor asing yg menanyakan kepastian hukum dan adanya  boikot produk indonesia seperti dari Sinar Mas di negara asing.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta fokus menyelesaiakan pemadaman api dan setelah itu duduk bersama untuk memetakan penyelesaian persoalan ini supaya tidak terulang.

“Kita harus fokus pada penyelesaian masalah yakni menuntaskan persoalan asap dan menahan diri untuk saling menyalahkan. Industri kelapa sawit pun sangat dirugikan dengan bencana ini,” tutur Joko. (boy/jpnn)