Pengamat Ketenagakerjaan: Pemerintah Harus Perkuat Jaminan Sosial

Minggu, 08 September 2024 – 02:22 WIB

Para pencari kerja sedang memadati Job Fair (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

Baca Juga:

• Sosial Fest Jadi Ajang SMAN 61 Jakarta Pamerkan Hasil Projek P5 Tentang Jaminan Sosial

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), lanjut Tadjudin, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Sedangkan, sepanjang 2023 persentase pekerja yang kehilangan pekerjaanya sebanyak 57.923 orang.

“Departemen Ketenagakerjaan sampai akhir Agustus (2024) jumlah PHK yang saya catat itu ada 46.240 pekerja, nah belum dimasukan PHK di tahun 2023, jumlahnya sudah cukup besar, itulah yang menyebabkan penurunan kelas menengah. 2023 itu yang di PHK itu kira-kira 57.923, ini menurut Departemen Ketenagakerjaan,” paparnya.

“Memang sebaiknya penciptaan peluang kerja. Peluang kerja itu harus ada investasi, nah investasi di Indonesia ini belakangan ini boleh dikatakan tidak begitu menggembirakan baik di sektor UMKM maupun industri besar,” beber dia.

Adapun, data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi di semester I/2024 mencapai Rp829,9 triliun atau meningkat sebesar 22,3 persen dibanding periode yang sama 2023.

Pengamat keetenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menyebut Indonesia harus memperkuat jaminan sosial.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next