Pengamat Ragukan Pengisian Kursi Ketua MPR Bisa Lewat Musyawarah Mufakat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin memperkirakan pengisian posisi pimpinan MPR 2019-2024 tidak akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu meragukan partai-partai politik yang lolos ke parlemen mau berkompromi dalam menentukan ketua MPR.

"Saya ragu kalau pimpinan MPR nanti akan diputus lewat jalur musyawarah mufakat," katanya dalam diskusi bertema Membangun Koalisi Permanen di Parlemen di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).

BACA JUGA: Konon Airlangga Sudah Dekati Jokowi dan KIK agar Kader Golkar Jadi Ketua MPR

Pemerhati kepemiluan itu menjelaskan, saat ini saja sudah ada semacam persaingan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar yang sama-sama ngebet memperoleh kursi ketua MPR. Untuk Nasdem, Said menduga partai pimpinan Surya Paloh itu sekadar mengincar kurwi wakil ketua MPR.

“Di pimpinan (MPR, red) itu ada jabatan ketua. Itu (ketua, red) sebenarnya yang menjadi incaran,”  jelas Said.

Lebih lanjut Said mengatakan, yang jadi pertanyaan adalah suara dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab, perwakilan DPD juga berhak menempati kursi pimpinan MPR.

Said berpendapat, jika pengisian pimpinan MPR melalui pemilihan sistem paket maka DPD akan menerima tawaran dari fraksi-fraksi. Namun, katanya, DPD paling hanya ditawari kursi wakil ketua MPR.

Menurut Said, selama eksistensi DPD memang belum pernah ada senator yang menjadi ketua MPR. Karena itu wajar bila ke depan DPD juga mengusung anggotanya untuk menjadi calon ketua MPR.