Pengamat: Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Harus Efektif Demi Lindungi Industri Keramik Dalam Negeri

Perilaku jahat ini, kata Trubus, harus dikenakan pasal pidana atau hukuman yang seberat-beratnya, karena sudah pasti merugikan perekonomian Indonesia.

“Ini yang dipermasalahkan di birokrasi kita juga, jadi di birokrasi kita itu yang harus ditegakkan kalau perlu ASN, pejabatnya diganti semua kalau terbukti melanggar, mereka-mereka yang sudah mendapatkan keuntungan dipidana kan saja,” tegasnya.

“Terus kepada mereka importir yang nakal itu juga dikenakan sanksi yang berat, karena itu merusak pasar, pasti merugikan perekonomian Indonesia. Jadi mereka itu juga harus di hukum seberat-beratnya kan banyak tuh impor-impor yang nakal,” sambungnya.

Lebih lanjut, Trubus menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi barang ekspor dan impor harus dibersihkan dari oknum, jika tidak segera dibenahi maka jangan aneh apabila barang impor ilegal menggerogoti perekonomian dan merusak pasar Indonesia.

“Buruknya Bea Cukai dan juga mafia-mafia yang bermain, yang kemudian para elit juga di pemerintahan yang terlibat menjadikan barang-barang impor ilegal masuk banyak sekali dan masif. Jadi, kalau kita sendiri tidak bisa menyaring akan tetap seperti itu,” paparnya.

Lebih lanjut, Trubus juga menyampaikan pemberantasan produk impor ilegal harus diberantas bukan hanya hilirnya saja seperti para pedagang eceran, tetapi juga dari hulunya. Perlu sanksi yang tegas seperti ancaman proses hukum atau pidana agar memberikan efek jera.

“Jadi, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi produk impor ilegal itu tidak ada lagi yang masuk, termasuk yang para elit yang melakukan itu harus diproses hukum pidana, tapi kalau hanya model konvensional seperti sekarang ini tidak bisa karena yang rusak atau rugi itu kita sendiri,” ucapnya.

Trubus mencontohkan negara tetangga seperti Malaysia yang ketat sehingga hampir tidak ditemukan kasus impor ilegal karena pemerintahannya menyaring secara ketat dan pejabatnya serius melindungi produksi dalam negeri.