HIPMI Sebut Rencana BMAD Ubin Keramik Berpotensi Mengancam Program 3 Juta Rumah Prabowo – Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira merespons rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Cina yang tengah diusulkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Menurut Anggawira, jika rekomendasi KADI soal BMAD atas impor ubin keramik dengan tarif maksimal sebesar 199,98 persen dijalankan, berpotensi mengancam program 3 juta rumah di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“Program ambisius seperti pembangunan 3 juta rumah tentu membutuhkan pasokan bahan bangunan yang stabil, termasuk keramik. Jika ada kebijakan BMAD yang menyebabkan kelangkaan keramik, maka program ini bisa terdampak. Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan bahan bangunan, terutama keramik, tetap terjaga,” ujar Anggawira, Minggu (21/7/2024).

Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menyampaikan, bukan hanya program rumah 3 juta Prabowo – Gibran yang bisa terdampak, kebijakan BMAD yang terlalu ketat bisa mengakibatkan kelangkaan keramik di pasar.

Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga yang tentu saja merugikan konsumen.

“Oleh karena itu, kebijakan BMAD harus dirancang dengan hati-hati dan seimbang agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya,” bebernya.

Lebih lanjut, Anggawira menuturkan kebijakan BMAD harus dievaluasi secara komprehensif. Jika kebijakan ini terbukti terlalu memberatkan konsumen dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi industri dalam negeri, maka perlu ada penyesuaian.

Dia meminta pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah, seperti halnya menggenjot produksi keramik dalam negeri.