Pengawasan Distribusi BBM ke Pertambangan dan Perkebunan Diperketat

JAKARTA - Pemerintah memprediksi potensi kebocoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013 akan mencapai 50 juta kilo liter (KL). Untuk menekan hal tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar pengawasan subsidi BBM ke sektor Pertambangan dan Perkebunan harus diperketat. Menurutnya, kebocoran pada sektor tersebut merugikan kelompok masyarakat lain.

Ya, sejak awal September lalu, pemerintah sudah memutuskan sektor pertambangan dan perkebunan dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi. "Tanpa ada ketegasan, makin berani melakukannya (menggunakan BBM subsidi). Kasian nelayan dan masyarakat yang membutuhkan," ujar Hatta usai mengelar rapat koordinasi di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (28/12).

Menurutnya, pembatasan menggunakan sistem Informasi Teknologi (IT) harus segera dilakukan oleh PT Pertamina. Pembatasan tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak disaat pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

"Buat saya policy (kebijakan) itu harus dilakukan kalau tidak ada pengendalian kebocorannya terus berjalan,"papar dia.