Pengepungan di Desa Wadas Dinilai Tidak Sejalan Program Presisi Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengkritik pendekatan represif aparat kepolisian saat mengawal proses pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).

"Tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo, red)," kata Tobas, sapaan akrab Taufik Basari melalui layanan pesan, Rabu (9/2).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengatakan Polri semestinya menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut. Termasuk, dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas. 

"Oleh karena itu, dialog dan langkah persusif yang seharusnya dikedepankan," beber dia.

Tobas pun meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian demi mengumpulkan informasi dari aksi represif kepolisian di Desa Wadas.

Dia sekaligus meminta agar Mabes Polri bisa memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas

"Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap, dan komprehensif," bebernya. 

Sebelumnya, pada Selasa pagi ribuan personel aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah mengepung Desa Wadas.