Pengganti BP Migas Idealnya BHMN
Sabtu, 01 Desember 2012 – 09:02 WIB
Masalahnya, dalam rangka penyusunan UU khusus urusan hulu minyak dan gas, apakah pemerintah dan DPR terikat penuh dengan semangat putusan MK yang mengamanatkan kewenangan kepada BUMN" Menurut Hikmahanto, hal krusial untuk dipikirkan dari aspek pengganti BP Migas harus merupakan pelindung dari negara, dengan catatan tidak mesti BUMN yang tunduk kepada Kementerian BUMN maupun ESDM. (lum)