Penghapusan Honorer, APKASI Akan Sampaikan Kegelisahan Tenaga Kontrak kepada Jokowi

jpnn.com, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor berjanji memperjuangkan nasib tenaga kontrak dengan meminta pemerintah pusat memberi kelonggaran terhadap rencana penghapusan honorer di daerah.

Halikinnor ingin pemerintah tahu bahwa kondisi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) berbeda dengan di kota-kota besar.

"Kalau tenaga kontrak dihapus, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan," ucap Halikinnor di Sampit pada Rabu (25/5).

Menurut Bupati yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Kalteng itu, dalam waktu dekat dirinya bersama pengurus Apkasi se-Indonesia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi nanti, Halikinnor akan menyampaikan aspirasi Apkasi Kalteng.

Beberapa aspirasi itu, seperti keadilan dan peningkatan pembagian dana alokasi umum (DAU) untuk Kalteng, serta kegelisahan pegawai non-ASN atas rencana pemerintah menghapus honorer dan tenaga kontrak pada 2023.

Halikinnor mengatakan pemerintah pusat menghendaki tidak ada honorer dan kontrak, tetapi faktanya keberadaan pegawai non-ASN itu masih dibutuhkan di daerah.

Menurut dia, keterbatasan kuota seleksi ASN, baik PNS maupun PPPK membuat daerah tidak punya pilihan selain merekrut tenaga kontrak, khususnya untuk pelayanan kesehatan dan guru di pelosok.