Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia Marak, DPR Bereaksi

Menurut dia, praktik pengiriman PMI nonprosedural harus diperangi, karena menjadi awal malapetaka kemanusiaan, mulai dari rentan eksploitasi, kerja paksa, kecelakaan dalam perjalanan, dan lemahnya perlindungan hukum serta jaminan sosial di negara tujuan.

“Terjadinya praktik ini secara kasat mata mengesankan ada pembiaran oleh Pemerintah dan dapat dimaknai ketidakseriusan memberantas hal ini,” kata Christina Aryani yang juga Penggagas Film Dokumenter (2022) 'Mencari Kehidupan' mengisahkan tentang 'Perdagangan Orang'.

Menurut Christina, DPR mendesak pemerintah lebih serius menangani pemberangkatan PMI secara nonprosedural yang kental dengan muatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia menyebut TPPO sebagai tindak pidana yang sarat dengan malapetaka kemanusiaan juga perlu ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

DPR menilai mekanisme pemberantasan TPPO melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Perpres Nomor 69/2008 yang diperbarui dengan Perpres Nomor 22/2021 tidak efektif dan memiliki mekanisme kerja yang tidak jelas.

“Penanganan TPPO selama ini lebih bersifat ad hoc, sebatas mengejar pelaku di lapangan tanpa menyentuh oknum birokrasi yang memfasilitasi jaringan pelaku TPPO,” ujarnya.

Christina mengatakan temuan ini patut menjadi alarm serius bagi Pemerintah dan pantas menjadi evaluasi akhir tahun untuk selanjutnya mengupayakan langkah penanganan yang serius.

“Jargon berantas, lawan, sikat sudah sering dikumandangkan. Sudah saatnya Presiden RI memberikan perhatian lebih bahkan turun langsung mengatasi masalah ini agar pihak terkait bisa simultan bergerak,” ujar Christina Aryani.