Pengiriman TKI ke Timteng Dihentikan, BNP2TKI Siapkan Langkah Alternatif

jpnn.com - KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menegaskan bahwa keputusan mengenai soal penempatan TKI sepenuhnya berada pada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Nah, BNP2TKI hanya sebagai pelaksana yang menyiapkan infrastruktur sebagai turunan atas roadmap penghentian penempatan TKI ke negara-negara di Timur Tengah tersebut.

"Jangan tanya soal roadmap lagi. Yang penting aksi dan penyiapan infrastrukturnya," kata Nusron Wahid, di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Selasa (5/5).

Nusron menjelaskan, infrastruktur yang diperlukan adalah bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja di dalam negeri. Sebab, salah satu faktor yang menyebabkan membludaknya TKI domestik ke Timur Tengah adalah karena masalah pekerjaan.

Selain lapangan kerja, perlu juga penguatan infrastruktur di Imigrasi dan Kepolisian. Sebab, kata dia, masih sangat mungkin lemahnya infrastruktur membuat pengiriman TKI terjadi secara unprosedural semakin banyak.

"Soal penghentian penempatan TKI domestik ke Timur Tengah itu kan sudah menjadi satu sikap pemerintah melalui Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana mematangkan konsepnya, bagaimana langkah alternatifnya, bagaimana penguatan infrastruktur turunannya, itu prinsipnya," jelasnya.

Tanpa adanya langkah-langkah alternatif sebagai infrastruktur atas kebijakan itu, kata dia, risikonya tak hanya penempatan TKI domestik secara unprosedural, tetapi juga membuka peluang orientasi dari yang sebelumnya ke negara-negara Timur Tengah pindah ke negara-negara di Asia-Pasifik.

"Karena potensi penganggurannya masih tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi kita masih melambat. Sehingga yang berorientasi ke Luar Negeri masih mbludak. Makanya harus disiapkan infrastrukturnya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia di 21 negara di Timur Tengah. Ke-21 negara itu adalah Aljazair,Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.