Penjelasan Gamblang Bu Ani soal Utang Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan jumlah utang pemerintah Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp 423 triliun. Dengan penambahan tersebut, total utang Indonesia sudah menembus Rp 4.418,3 triliun atau setara dengan 29,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah utang Indonesia memang mengalami peningkatan. Namun, dia menyebut angkanya masih dalam batas wajar jika mengacu paka ketentuan perundang-undangan. Di mana utang rasio terhadap PDB maksimal 60 persen.

“Bandingkan dengan negara-negara lain, apakah itu mengkhawatirkan? Coba saja dibandingkan. Debt to GDP ratio setahu saya, 30 persen itu tidak tinggi,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/1).

Meski demikian, Ani –sapaan akrab Sri Mulyani- menegaskan utang yang diambil pemerintah dilakukan dengan sangat hati-hati, bertanggung jawab dan transparan. “Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan,” imbuhnya.

Hal itu, kemudian tercermin dari angka defisit anggaran yang sebesar Rp 259,9 triliun, atau 1,76 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding target APBN 2018 yang sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen.

Di sisi lain, menurut Ani, pembangunan infrastruktur tetap terjaga, pendidikan bisa dibiayai, kemiskinan bisa turun, kesempatan kerja bisa tercipta, dan masyarakat miskin bisa dilindungi. Dari sisi pertumbuhan pun ekonomi Indonesia masih tumbuh positif.

“Negara lain defisitnya harus dinaikkan supaya ekonominya bisa tumbuh tinggi. Kita tidak harus menambah defisit, tapi ekonomi tetap terjaga di atas 5 persen,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Imbasnya, kata dia, Indonesia dapat investment grade, dan outlook-nya yang tetap stabil.

Defisit anggaran Indonesia memang sedang mengarah pada tren yang terus mengecil. Secara berturut-turut sejak 2012-2018, defisit anggaran tercatat sebesar 1,86 persen, 2,33 persen, 2,59 persen, 2,49 persen, 2,51 persen dan 1,76 persen. Ani pun pede meski International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan peringatan bagi negara-negara berkembang untuk mengerem utangnya.