Penjelasan Kejaksaan Agung soal Penangguhan Penahanan 4 IRT di Lombok

jpnn.com, JAKARTA - Tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menahan 4 ibu rumah tangga (IRT) yang menjadi tersangka kasus pelemparan gudang tembakau pabrik rokok di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menuai polemik.

Pihak kejaksaan menyatakan keempatnya ditahan karena tidak kooperatif dan tidak bersedia berdamai, serta tidak mengajukan penangguhan penahanan.

Keempat tersangka yang ditahan jaksa masing-masing: HT (40), NR (38), MR (22), dan FT (38), warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Hari ini hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya telah menangguhkan penahanan mereka.

Keempat tersangka Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sempat mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya, Lombok Tengah sejak Rabu, 17 Februari 2021. Dua di antaranya dikabarkan terpaksa membawa balitanya ke dalam penjara untuk memberi ASI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kronologi penahanan itu.

Pengiriman berkas tahap pertama oleh Penyidik Polres Loteng dengan nomor surat B/16/5/2021 pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya berdasarkan KUHAP bahwa jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara dan 14 hari sejak pelimpahan wajib memberitahukan pada penyidik apakah berkas tersebut lengkap atau tidak.

Pada 3 Febuari 2021 setelah menerima berkas perkara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menerbitkan P-21 dengan nomor B-255/N.2.1/Eku.1/02/2021.

Selanjutnya, penyidik Polres Lombok Tengah menyerahkan barang bukti dan tersangka (tahap II) pada 16 Febuari 2021 serta melampirkan surat kesehatan yang menyatakan mereka dalam kondisi sehat.