Penjelasan Polda Jabar dan Kapolres Garut atas Nyanyian AKP Sulman Aziz

”Ada ancaman juga, kalau paslon itu (01) kalah di wilayah polsek masing-masing, maka Kapolsek akan dimutasikan atau dikotakkan,” ucapnya dengan suara lantang.

Dari rentetan peristiwa itu, perwira polisi yang sudah 27 tahun mengabdi tersebut meyakini ada yang tidak beres dengan pemindahan dirinya ke Polda Jabar. Termasuk, netralitas Kapolres Garut yang beberapa kali memerintah para Kapolsek untuk menggalang dukungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres. ”Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan penggalangan (dukungan, Red),” ujarnya.

Setelah menyampaikan keganjilan tersebut, Sulman legawa bila kemudian berhadapan dengan Propam Polda Jabar. Namun, terlepas dari hal itu, dia berharap semua polisi di seluruh Indonesia berani menolak perintah pimpinan yang salah.

BACA JUGA: Jika Prabowo jadi Presiden, PAN Dijatah 7 Menteri, Mas AHY Belum Pasti

Misalnya, perintah menggalang dukungan untuk memenangkan salah satu paslon atau menggembosi acara salah satu paslon.

”Jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kami adalah patriot bangsa, penegak hukum, yang harus bekerja sesuai dengan harapan rakyat,” tutur perwira kelahiran Bengkulu tersebut.

Di tempat yang sama, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan bahwa pengakuan Sulman merupakan bagian dari menjalankan profesionalitas sebagai seorang polisi. Menurut dia, pengakuan itu menjawab kegelisahan masyarakat tentang banyaknya informasi yang menyebut bahwa polisi tidak netral dalam pilpres.

”Apa yang dilakukan polisi seperti Pak Sulman ini adalah polisi yang benar, yang meminta polisi lain supaya profesional dan netral,” ungkap mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut. ”Kenapa saya mendukung, karena apa yang dilakukan polisi ini (Sulman, Red) benar,” imbuhnya.