Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar

Selasa, 28 April 2009 – 12:25 WIB

Daeng mengatakan, hasil pemeriksaan BPK hingga saat ini khususnya dalam hal pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif. Menurutnya, hal ini disebabkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimum, pemanfaatan barang tidak sesuai rencana, serta penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Pada saat pemaparan hasil pemeriksaan BPK dalam hal pelayanan pendidikan tersebut, Daeng juga menyebutkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi pengembangan SD Sekolah Standar Nasional (SSN) tahun 2008 tidak sesuai ketentuan yang nilainya mencapai Rp350 juta. (cha/JPNN)

JAKARTA- Pelayanan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya menjadi sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran institusi

• First «
• Prev
• 1
• 2