Penyunatan Subsidi Pupuk, Kerdilkan Petani

Senin, 23 November 2009 – 11:16 WIB

JAKARTA -Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran subsidi pupuk pada APBN 2010 dari Rp17 triliun menjadi Rp11,3 diprotes anggota DPR. Kebijakan itu dipandang membahayakan ketahanan pangan ke depan.“Kami minta Menteri Pertanian lebih berhati-hati membuat kebijakan. Jangan sampai kebijakan tersebut mengabaikan petani. Buatlah kebijakan yang membahagiakan petani,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Tamsil Linrung langsung saat berbincang dengan JPNN, Senin (23/11)

Tamsil menyarankan, pemerintah agar lebih mencermati kebijakan-kebijakan yang tidak populis karena problem anggaran. Sebab, kata Wakil Ketua Badan Anggaran ini, dikhawatirkan kebijakan yang tidak populis tersebut akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Terlebih lagi jika kebijakan tersebut di sektor pertanian yang pertumbuhannya cukup baik, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan PDB negara, bahkan hingga surplus Rp200 triliun.

"Sangat ironis, jika pemangkasan anggaran justru dilakukan di sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat," kata Tamsil sembari meminta Menteri Pertanian RI, Suswono agar mengajukan usulan untuk meningkatkan kembali anggaran subsidi pupuk bagi para petani yang nantinya akan diperjuangkan dalam penyusunan APBNP pada Maret 2010 nanti.

Menurut legislator PKS ini, pemangkasan anggaran subsidi pupuk dikhawatirkan akan mengancam target swasembada beras yang ingin dicapai pada tahun berjalan. Bahkan, lebih jauh lagi dalam jangka panjang dikhawatirkan berdampak serius terhadap produktivitas budidaya pertanian di dalam negeri, sehingga hampir dipastikan pemerintah harus melakukan impor beras untuk menutupi kebutuhan pangan.