Perampingan Birokrasi Apa? Istana Malah Mengalami Obesitas

Dia mengatakan presiden harus menghindari menambah jabatan sebagai bagian dari upaya akomodasi politik semata.

Menurut dia, boleh jadi tidak begitu penting penambahan posisi tersebut karena tak punya korelasi linear terhadap peningkatan kinerja. "Yang ada hanya pemborosan keuangan negara," tegasnya.

Pangi menyoroti pula betapa gemuknya pemerintahan Jokowi 2019-2024. Lebih gemuk dari periode pertama. Pada 2019-2024 Jokowi mengadakan jabatan staf khusus, staf khusus milenial sebanyak tujuh orang.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebanyak sembilan tokoh. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) delapan anggota. Wakil menteri yang berjumlah 12 personel, dan lain-lain. "Namun yang menjadi pertanyaan apa manfaat semua itu bagi masyarakat?" tanya Ipang.

Menurut Ipang, kalau akomodasi politik lebih diutamakan ketimbang urgensi maka sesungguhnya presiden berada pada posisi yang lemah dan tidak mampu berkutik menghindar atau melawan tekanan politik.

"Penambahan struktur dan jabatan strategis di lingkaran presiden harus punya rasionalisasi yang kuat, jika tidak maka presiden akan distempel inkosisten," tuntas Ipang. (boy/jpnn)