Perawat Rini: PPPK Sudah Sabar Sejak Dulu, Sebelum Ada Corona

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 tenaga kesehatan (nakes) yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 menilai pemerintah salah kaprah dengan desakan agar NIP dan SK segera ditetapkan.

PPPK bukannya tidak peduli dengan kondisi bangsa yang saat ini kesulitan karena wabah corona. Namun, desakan itu muncul lantaran pemerintah sudah terlalu lama membiarkan nasib 51 ribuan PPPK.

"Kalau kami disuruh sabar, sudah sejak dulu kami sabar bahkan jauh sebelum corona bertamu ke Indonesia. Tidak usah hitung waktu belasan tahun yang kami tunggu untuk perbaikan nasib dari status honorer K2. Dihitung saja saat kami dipaksa ikut tes PPPK pada Februari 2019 dan kemudian lulus," tutur Rini Eko Siswanti, perawat di Banyuwangi kepada JPNN.com, Kamis (4/6).

Sampai hari ini, lanjutnya, sudah satu tahun empat bulan, 51 ribuan PPPK digantung nasibnya. Ketika ikut PPPK dan dinyatakan lulus, dia dan rekan-rekannya sudah berharap akan menikmati kesejahteraan setara PNS pada 2019.

Namun, hingga 2020 harapan itu masih sebatas angan-angan. Dan, saat Covid-19 menerjang, lagi-lagi PPPK diminta bersabar.

"Kami sangat berempati kepada korban PHK. Saking berempatinya kami ikhlas tetap melayani pasien meski penuh resiko tertular Covid-19. Kurang bagaimana lagi lelah kami untuk pemerintah," ucap Rini.

Rini menyebutkan, seluruh honorer K2 baik yang sudah lulus PPPK maupun belum sudah paham dengan sikap pemerintah. Selalu ada dalih untuk beralasan mengulur pengangkatan PPPK.

"Kami sangat paham bagaimana pemerintah karena sudah berkali-kali sih ya kami digantung. Sepertinya teman-teman pun sudah lelah untuk berharap," tandasnya.