Perbedaan Awal Ramadan Muhammadiyah dan Pemerintah Tak Perlu Dipersoalkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily mengatakan perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah harus tetap dihargai.

Hal itu lantaran keduanya sama-sama memiliki dasar hukum.

"Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tidam harus berpolemik. Keduanya memilki dasar hukum yang kuat menurut fikih Islam dalam penentuan awal Ramadan," kata Ace Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).

Menurut Ace, perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu bagian dari khazanah kekayaan umat Islam dalam menentukan awal Ramadan.

"Bagi kami, perbedaan ini bagian cara kita menyikapi bagaimana melihat perbedaan secara bijaksana. Seharusnya tak perlu dipersoalkan," tuturnya.

Ace juga menyebutkan yang terpenting ialah menjaga kesucian Ramadan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.

Diketahui, pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada Minggu, 3 April 2022 melalui Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) dan metode Rukyatul Hilal.

Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1443 H pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. (mcr8/jpnn)