Perempuan Hanya Satu, Dinilai Cacat Hukum

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, hasil penetapan anggota KPU itu cacat hukum, yakni tidak sesuai dengan ketentuan di UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Lepas dari kualitas anggota baru ini, satu hal yang perlu dan harus diperjelas oleh Komisi II DPR adalah minimnya komposisi keterwakilan perempuan di dalam anggota penyelenggara baru ini. Khususnya anggota KPU. Dari tujuh nama yang telah ditetapkan hanya terdapat satu nama dari perempuan," ujar Ray Rangkuti kepada koran ini, Jumat (23/3).

Dijelaskan, mengacu pasal 6 ayat (5) dan pasal 72 ayat (8) UU No 15 tahun 2011, maka komposisi perempuan di KPU dan Bawaslu adalah minimal 30 persen dari total jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Artinya, setidaknya 3 dari 7 anggota KPU itu haruslah representasi kelompok perempuan. Sementara Bawaslu harus terdapat di dalamnya dua perempuan.