Perhutanan Sosial, Bukti Pemerintah Ada Untuk Rakyat

Pemerintah juga akan menyiapkan berbagai dukungan pada petani, seperti dengan bantuan penyediaan bibit, pupuk, dan modal bekerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar pergerakan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat. KLHK berupaya memfasilitasi pemasaran hasil-hasil dari Perhutanan Sosial, salah satunya melalui ajang temu usaha pembeli dan penjual (buyer meet seller).

Ada lima bentuk skema implementasi Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan pola Kemitraan.

Saat ini beberapa sudah berhasil seperti Hutan Nagari di Sumatera Barat, HKm Kali Biru di Yogyakarta, dan HKm Tanggamus di Lampung. Target fasilitasi selanjutnya adalah di Jawa Tengah sekitar 60-80 ribu Ha, di Jawa Barat sekitar 120 ribu Ha, dan di Jawa Timur sekitar 180 ribu Ha.

''KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pendamping, serta Pokja, untuk percepatan Perhutanan Sosial,'' kata Menteri Siti.

Selain program Perhutanan Sosial, Menteri Siti menyampaikan masih banyak program kerja nyata pemerintahan Jokowi untuk rakyat, seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.

Sementara itu, Menhub Budi Karya menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa membangun sinergi mendukung pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Di antaranya melalui pengembangan transportasi dan fasilitas publik untuk ekowisata, serta meningkatkan pembangunan jalan sebagai dukungan aksesibilitas pemasaran hasil-hasil hutan.

Meski cuaca cukup terik, acara yang juga dihadiri Bupati Pemalang, H. Junaedi, dan dimeriahkan oleh tokoh seni Didi Kempot ini mendapat apresiasi dari warga.

Ribuan orang yang memadati lokasi acara, terlihat antusias mengikuti acara sosialisasi tersebut hingga selesai.