Peringati Hari Tani Nasional, Rizal Ramli Sebut UUPA Era Soekarno

"Kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama UUPA, bangsa ini sudah sangat merdeka. Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat," ungkap alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Dalam konteks sekarang ini, Rizal meyakini masih ada cara yang bisa dilakukan pemerintah meminimalisir konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha.  

Misalnya, sebut Rizal Ramli, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan maklumat moratorium nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur, dan properti.

"Selanjutnya, mengevaluasi, memeriksa, dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut," sebut Rizal Ramli.

Berikutnya, kata dia, mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB, mengumumkan jenis dan nomer surat izin, luas wilayah yang diberikan izin, peta lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang di tempat strategis.

"Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal," beber Rizal. (ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?