Perjalanan Dinas Sedot 1,6 Persen APBN

"Pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, kelihatannya tidak akan mau melakukan pemangkasan perjalanan dinas kementerian atau lembaga. Jangankan memperketat anggaran perjalanan dinas, SBY malah membeli pesawat kepresidenan sendiri," sindir Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kemarin (8/5).

Uchok menjelaskan, dari Rp 23,9 triliun itu, sebanyak Rp 18 triliun dialokasikan untuk perjalanan dinas PNS. Sebelumnya persoalan tersebut telah diakui sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar.

"Penafsiran saya, PNS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18 triliun itu dan alokasi anggaran Rp 5,9 triliun untuk pejabat publik, seperti menteri, anggota DPR, dan Sekjen kementerian atau lembaga. Jadi, totalnya sebesar Rp 23,9 triliun," terang Uchok.