Perlawanan Golkar Daerah Bakal Makin Keras

Bagaimana implikasi keputusan pengesahan kepengurusan baru Agung nanti terhadap pola konflik selanjutnya?

Ya, dengan pengesahan itu nanti, secara de jure kepengurusan Agung memang sah. Tapi secara de facto, kekuatan Ical baik di DPR maupun di DPRD, lebih kuat. Implikasinya juga akan sangat dirasakan para pengurus di daerah dalam beberapa bulan ke depan. Ini akan menimbulkan kebingungan terutama dalam menghadapi pilkada, soal kader mana yang bisa maju di pilkada itu.

Kira-kira, bagaimana bentuk perlawanan para pengurus Golkar di daerah, yang anda katakan tadi masih kuat di kubu Ical?

Itulah nanti yang akan menjadi tantangan kubu Agung Laksono. Secara de jure memang dia sah. Tapi saya kira, goncangan yang akan dihadapi akan semakin kuat. Bisa jadi akan muncul boikot di DPR dan boikot di daerah terkait pencalonan di pilkada.

Kubu Agung tampaknya ngotot agar para pengurus di daerah menggelar Musda dalam waktu dekat, bagaimana menurut Anda?

Yang jelas, para pengurus di daerah juga butuh bagaimana agar roda organisasi partai tetap bisa bergulir. Mereka akan terusik jika masalah legal ini menjadikan persiapan pilkada terganggu. Hal itu justru akan semakin menguatkan perlawanan pengurus daerah terhadap kubu Agung.

Jadi, apa yang mestinya dilakukan kubu Agung?

Mestinya kubu Agung sadar kekuatannya di DPR dan di DPD itu lemah. Mestinya, pengurus DPD I dan DPD II itu dirangkul. Merombak kepengurusan lama justru hanya akan menjadi semacam bumerang. Cukuplah kubu Agung mendapatkan legalitas. Toh pengurus daerah nanti secara otomatis juga akan memerlukan Agung untuk pengesahan calon yang akan dimajukan di pilkada. Jadi saya tidak melihat ada kebutuhan mendesak untuk mengubah kepengurusan DPD tingkat I dan tingkat II. Sekali lagi, ini karena kubu Agung tidak kuat, di DPR juga tidak kuat. Satu-satunya jalan ya harus konsolidasi dengan merangkul kepengurusan di daerah.