Perlu Ada Insentif Produk HPTL untuk Pengurangan Dampak Buruk Tembakau

Temuan ini menunjukkan, HPTL dapat digunakan dalam program penurunan frekuensi merokok yang diawasi secara medis. Oleh karena itu, produk-produk ini memiliki potensi pengurangan dampak buruk yang dapat bermanfaat bagi konsumen di Indonesia dan diperlukan uji klinis lebih lanjut dalam penyusunan kebijakan di Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan.

Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menambahkan, kebijakan berdasarkan pendekatan pengurangan dampak buruk telah dilakukan di berbagai negara seperti Selandia Baru, Britania Raya, dan Jepang, untuk menurunkan jumlah perokok dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal terhadap produk HPTL.

"Idealnya, regulasi terkait HPTL harus terpisah dari rokok konvensional dan didasari dengan profil risiko produk. Belajar dari negara lain, konsumen dan pemain industri HPTL di Indonesia juga harus mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mengoptimalkan fungsi HPTL sebagai pengurangan dampak buruk tembakau," ujar Trubus.

Sementara Kasi Tarif Cukai dan Harga Dasar I Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Putu Eko Prasetio menyatakan, salah satu kebijakan yang bisa diterapkan adalah melalui cukai. Sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2007, pemungutan cukai sebetulnya adalah untuk memengaruhi perilaku konsumsi atau penggunaan produk tertentu. Ini diterapkan untuk barang yang konsumsinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

"Cukai memiliki dua fungsi utama, baik dari aspek penerimaan maupun pengendalian konsumsi. Berdasarkan sisi penerimaan negara, HPTL memiliki potensi yang sangat menjanjikan dan kami merasa perlu untuk serius dengan sektor ini," tutur Putu.

Kajian-kajian ilmiah terkait profil risiko kesehatan HPTL, disebut Putu akan membantu pihaknya dalam mendapatkan insight lebih lanjut.

Selain itu, dibutuhkan juga diskusi mengenai bentuk dan besaran tarif cukai yang optimal dikenakan berdasarkan tingkat risiko pada HPTL, untuk mempertimbangkan kebijakan ke depan. (dil/jpnn)