Perlu Dibentuk Komnas Grand Design Otda

Banyak UU Pemekaran Hasil Salinan

Jumat, 12 Februari 2010 – 18:34 WIB

Usulan Cecep itu didukung mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Sayuti Asyathrie yang juga hadir sebagai pembicara. Politisi PAN itu mengakui, saat dirinya menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR ternyata lebih banyak kajian tentang pemekaran suatu daerah otonom yang dipertanyakan validitasnya karena hanya pesanan sponsor semata.

"Karena sepertinya tidak layak, tetapi lembaga kajiannya menyatakan layak. Ini yang kita pertanyakan. Tetapi ketika kita memperketat sedikit saja, langsung muncul perlawanan dari bawah. Kalau kita hambat, bisa-bisa kantor partai di daerah dibakar," ujar Sayuti.

Lebih lanjut dipaparkannya, produk UU pemekaran sebenarnya tak berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebab, banyak RUU yang hanya mengganti namanya saja karena disalin dari UU pemekaran lainnya. "Jujur saja waktu saya di DPR, banyak UU pemekaran hasil copy paste (disalin saja) dari UU pemekaran lainnya," ucapnya.

Karenanya Sayuti mendukung wacana yang ditawarkan Cecep itu. Alasannya, karena pemerintah juga tak pernah membeberkan ke publik tentang hasil kajian penataan daerah terutama grand design jumlah daerah otonom. "Pemerintah tidak pernah transparan soal grand design itu," tudingnya.

JAKARTA - Pemerhati otonomi daerah, Cecep Effendi, menyatakan perlunya dibentuk Komisi Nasional (Komnas) yang bertugas meneliti dan menyusun grand

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next