Perlu Mitigasi Risiko untuk Menghadapi Tantangan pada 2019

Kamis, 16 Agustus 2018 – 17:23 WIB

Presiden Joko Widodo menyerahkan draf RUU APBN Tahun 2019 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo usai menyampaikan pada Rapat Raripurna DPR, Jakarta, Kamis (16/8). Foto: Ricardo/JPNN

Bamsoet menambahkan, pidato presiden mengenai RUU APBN 2019 dan Nota Keuangan, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPR dalam rangka menetapkan APBN. RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2019 merupakan APBN terakhir dalam RPJMN 2015-2019.

“Oleh karena itu, seharusnya diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMN,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan, pada Semester I Tahun 2018, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 38,4 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari periode yang sama 2017 sebesar 36,5 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan negara, realisasi Semester I Tahun 2018 telah mencapai 44 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada 2017 sebesar 41,5 persen.

Namun demikian, lanjut dia, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK).

“Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, itu.(boy/jpnn)