Permasalahan Ini Harus Diselesaikan Sebelum Terapkan Zero ODOL

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di infrastruktur jalan dan jembatan timbang.

Untuk itu, perlu dibentuk sebuah Badan setingkat Kementerian untuk mengurus logistik yang akan fokus membuat blueprint terkait kebijakan Zero ODOL ini.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono, mengatakan salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah sebelum memberlakukan Zero ODOL adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih karut-marut dan tidak jelas.

Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk tersebut akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

“Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” katanya.

Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, menurutnya, truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya itu, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.

“Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” tukas Agus.

Fakta-fakta tersebut yang menurut Agus akhirnya membuat jalan-jalan itu, khususnya jalan yang ada di kabupaten banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. “Jadi, karut-marut antara kelas, fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu. Artinya, penerapan kelas jalan itu tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” ujarnya.