Permasalahan Ini Harus Diselesaikan Sebelum Terapkan Zero ODOL

Agus mengatakan carut-marutnya kelas, fungsi, dan status jalan itu tersebut terjadi lantaran tidak adanya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas tidak pernah sinkron.

“Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ucapnya.

Ian Sudiana, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, serta menaikkan kapasitas daya dukung jalan. “Untuk itu, perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurus logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini,” tukasnya.

Sementara, Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti keberadaan jembatan timbang yang ada saat ini. Menurutnya, untuk bisa menjalankan kebijakan Zero ODOL, juga diperlukan pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatan di jembatan timbang.

“Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL ini,” katanya.

Dia mengatakan jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja. “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ucap anggota Komisi VII DPR RI ini.

Selain jembatan timbang, menurut Haryo, yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton. “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” tukasnya.

Karenanya, lanjut Haryo, Kemenhub harus membuat blueprint yang akan menjadi panduan untuk menerapkan Zero ODOL ini. “Kita kan punya lembaga BRIN yang bisa dilibatkan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Kan semua litbang ngumpul di BRIN,” tukasnya.