Pernyataan Keras Politikus PKS Ditujukan ke Bu Susi

jpnn.com - jpnn.com - Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dinilai semakin menyulitkan kehidupan ribuan nelayan lobster.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi benar-benar berang.

Politikus yang dikenal santun ini tidak bisa menepis kekecewaannya terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

“Sipapaun dan pihak manapun, tidak boleh berdiam diri. Kita harus bangun kekuatan melawan Peraturan Menteri Susi,” tegas Hadi kepada Radar Lombok (Jawa Pos Group), Kamis kemarin (19/1).

Menurut Ketua DPW PKS NTB ini, kondisi rakyat sudah banyak menderita dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berbagai kebutuhan sehari-hari yang dinaikkan biayanya telah mencekik rakyat. Bukannya memberi solusi, Susi Pudjiastuti malah semakin menambah derita rakyat.

Terkait dengan Permen Nomor 56, Hadi mengaku pemerintah pusat tidak pernah melakukan komunikasi dengan daerah. Padahal, kebijakan yang dibuat dampaknya ke daerah.

“Mereka buat aturan seenaknya, mengaku paling benar dan cinta rakyat. Tapi kita di sini yang nyata-nyata melihat dampak negatif dari kebijakan itu, terus apa mereka bertanggung jawab?” sesalnya.