Pernyataan OJK soal Debt Collector Dianggap Janggal, Legislator Ini Jadi Penasaran

Menurutnya juga, penyitaan oleh debt collector tidak memiliki dasar.

Wihadi menjelaskan dalam peraturan OJK perusahaan pembiayaan diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penagihan, tetapi dalam hal masalah penyitaan.

"Jadi, ini harus diperjelas dulu kewenangan debt collector dalam mengambil barang untuk disita," beber dia.

Wihadi mengingatkan agar OJK tidak membuat masyarakat bingung dengan pernyataan yang dilontarkan.

"Saya menggarisbawahi bahwa sertifikat profesi itu apa yang dimaksud sertifikat itu menurut OJK. Juga debt collector nanti akan membuat sertifikat-sertifikat sendiri," tegas anggota Banggar DPR ini.

Wihadi meminta OJK berhati-hati agar pernyataan yang dibuat tidak dijadikan legalitas debt collector untuk melakukan perampasan.

"Jangan sampai dengan pernyataan OJK itu dianggap sebagai legalitas, perampasan itu sudah masuk ranah pidana, serta tata cara penyitaan ada diatur dalam UU dan itu hanya dilakukan penyidik yang boleh melakukan penyitaan," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada penagih utang atau debt collector perusahaan pembiayaan untuk mengikuti sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada nasabah.