Perpres Jurnalisme Berkualitas Bikin Google Gerah, Apa sih Isinya?

Seiring dengan berjalannya waktu, Perpres yang dimaksud kemudian dikenal sebagai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, atau yang disingkat dengan Perpres Jurnalisme Berkualitas.

Perpres ini molor dari target Presiden Jokowi di Hari Pers Nasional, karena sampai kini belum disahkan. Namun menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi naskahnya sudah disetorkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden.

Apa isi rancangannya?

Wakil Menkominfo Nezar Patria mengatakan rancangan perpres yang sudah diserahkan ke Sekretariat Kabinet itu membahas tiga isu utama.

"Yang pertama soal lebih berkaitan dengan kerja sama bisnis yang B to B [business to business], kemudian kedua soal data dan ketiga algoritma (platform digital)," tuturnya kepada wartawan pekan lalu.

Nezar menjelaskan pemerintah mencoba membangun keberlanjutan atau sustainability industri media di tengah disrupsi digital, sehingga kerja sama bisnis menjadi hal yang paling penting antara industri media dan platform digital.

"Secara umum Perpres Publisher Rights mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers. Kemudian platform juga bisa melakukan semacam filtering mana konten yang sifatnya news, mana yang bukan, dan yang news inilah yang dikomersialisasi," jelasnya.

Mengenai algoritma, Nezar menegaskan adanya aturan ini sebagai upaya mencegah konten yang potensial mengandung hoaks, misinformasi, disinformasi atau yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, naskah rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas ini belum tersedia untuk publik, sehingga ABC Indonesia juga belum dapat melihat rincian dari tiga isu utama yang tercakup di dalamnya.