Pertemuan ADB Dinilai Bukan Solusi Krisis

Senin, 27 April 2009 – 19:33 WIB

Hal serupa, lanjut dia, di sektor kelautan dan perikanan yang telah dimulai sejak tahun 1970an, menjadikan sedikitnya 5 juta hektar laut Indonesia di 29 kawasan konservasi laut, berada di luar manajemen nelayan tradisional. Pertambakan tradisional telah distimulasi menjadi industri-industri pertambakan udang yang melayani 90 persen kebutuhan konsumsi udang dunia.

“Hasilnya, 4,2 juta hektar hutang mangrove pada tahun 1982 telah menyusut menjadi 1,9 juta hektar pada tahun 2008. Bahkan sedikitnya Rp648 milyar harus menjadi beban utang negara setiap tahunnya, hingga tahun 2013 mendatang,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Forqan.

Menurut Berry, pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan petani semakin membaik. Bahkan sebaliknya, proyek itu menjadikan petani semakin kesulitan dalam memproduksi dan mendistribusikan produksinya. Proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA secara besar-besaran.

“Selama 42 tahun rakyat telah menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan. Bersama-sama dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktek privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korea Selatan, Nepal dan Srilanka. ADB Juga mendanai privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan banyak tempat lainnya,” ujar Berry.

JAKARTA – Pertemuan Asian Development Bank ke-42 di Bali pada tanggal 2 hingga 5 Mei 2009 mendatang tidak akan membawa kemaslahatan ekonomi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next