Peserta Pilkada 2020 Berbondong-bondong Menggugat ke MK, Sebegini Jumlahnya

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan peserta Pilkada 2020 serentak pada 9 Desember lalu berbondong-bondong mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga Selasa (22/12) Pukul 18.00 WIB, MK menerima sebanyak 128 permohonan sengketa Pilkada gubernur, bupati, dan wali kota, baik secara langsung maupun daring.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu.

Permohonan perselisihan hasil pemilihan paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 112 permohonan, sedangkan untuk wali kota 13 pemohon.

Selengkapnya, pada hari Selasa terdapat penambahan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati sebanyak dua perkara untuk Pemilihan Bupati Banjar.

Pada Senin (21/12) tercatat terdapat tambahan 35 permohonan, yakni Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur (2 perkara), Sigi, Mamuju, Meranti, Seram, Luwu, Luwu Utara, Pegunungan Bintang (2 perkara), Kepulauan Aru, Mandailing Natal, Barru (2 perkara), dan Banyuwangi.

Berikutnya, Kepulauan Sula, Kutai Timur, Indragiri Hulu, Teluk Bintuni, Yalimo, Luwu Timur, Padang Pariaman, Nabire (2 perkara), Waropen (2 perkara), Samosir, Lombok Tengah, Poso, Morowali Utara, Lamongan, Asmat, Halmahera Barat, Sumbawa, dan Lima Puluh Kota.

Sementara itu, pada hari Minggu (20/12), sebanyak empat permohonan yang didaftarkan ke MK, yakni Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, Solok, Nias, dan Rokan Hilir.