Petani di Kabupaten Bekasi Enggan buat E-KTP

jpnn.com, BEKASI - Pemerintah telah mewajibkan setiap warga untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, namun rupanya instruksi tersebut tidak langsung diikuti warga.

Buktinya, sebagian warga kecamatan Tambun Utara enggan memiliki e-KTP, khususnya para petani.

Hal ini disampaikan Kepala kasi kependudukan di kecamatan tambun utara, Subrio. Pria 54 tahun ini mengakui, pihaknya mengalami kesulitan mendorong partisipasi warga agar mau memiliki e-KTP.

Saat ini, katanya, dari sekitar 206 ribu warga Kecamatan Tambun Utara, 100 ribu di antaranya wajib KTP. Sedangkan, 83 ribu di antaranya, kata Subrio sudah memiliki KTP, sementara 17 ribu di antaranya belum melakukan perekaman.

“Kebanyakan yang belum bikin e-KTP pekerjaannya bertani. Mereka menganggap sepele, karena pemikirannya enggak mau kemana-mana, selain hanya bertani. Kalau ada urusan mendadak seperti mau urus BPJS, kartu keluarga(KK) dan yang lainnya, mereka baru sibuk membuat. Kalau prosesnya lama, mereka menyalahkan kecamatan,” terangnya.

Selain itu, saat pihaknya mengumumkan pembuataan e-KTP hanya sampai September, warga sangat antusias. Bahkan setiap harinya yang perekaman sampai 100 sampai 120 orang. Tapi saat diumumkan pembuataan KTP batas pembuataannya diundur, warga yang perekaman menurun kembali, sehari hanya 10 orang.

“Paling juga 5 orang sampai 10 orang setiap harinya yang dateng mengurus pembuataan e-KTP, untuk sekarang pihak kecamatan hanya menunggu saja, karena beberapa upaya sudah dilakukan, tapi warga masih belum mengerti pentingnya KTP. Mungkin permasalahan Blangko salah satu faktor warga enggak mau perekaman, karena walaupun sudah perekaman KTP enggak akan jadi, karena harus menunggu blangko,” duganya. (pra/pj/gob)