Petugas Haji Kita pun Diusir Polisi Saudi

Saya membaca banyak informasi katanya pemerintah Saudi memiliki banyak CCTV yang bagus, ada ruang koordinasi. Maka CCTV yang ada di Jalan Al-Arab 204 tempat kejadian, itu dibuka, diundang negara-negara untuk menonton baru sama-sama dirumuskan apa yang terjadi dan diungkap. Kalau tidak orang menafsirkan sendiri-sendiri, bahkan bisa dipolitisiasi dunia internasional.

Evalusasi terhadap panitia Indonesia?

Penyelenggara ibadah haji dua, pertama dalam negeri, panitia kita. Kedua panitia pemerintah Arab Saudi. Banyak hal yang disediakan Saudi. Kalau untuk kita Indonesia banyak hal yang perlu diperbaiki. Pertama penunjukan petugas haji, menurut saya belum berdasarkan profesionalitas, tapi lebih banyak ditunjukan atas penyaringan yang tidak ketat. Sehingga yang datang ke sana tidak tahu peta masalah, peta lokasi, mereka jadi petugas masih belajar

Kemudian petugas, PPIHD (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah) itu kan ditunjuk bupati, walikota dan gubernur. Kita khawatir, biasanya yang ditunjuk bupati itu familinya, temannya, bahkan ada tim sukses dikasih naik haji jadi petugas haji, digaji negara, dikasih uang. Jangan lagi seperti ini ke depan.

Ke depan yang berangkat jadi panitia haji saya usul dari tim keamanan kita, TNI/Polri diperbanyak. Khusus soal pengamanan itu TNI/Polri itu yang tangguh. Dengan cuaca ekstrem TNI/Polri bisa diandalkan. Ini kan jamaah kita 168.800 jamaah, panitia cuma 3.400-an orang, dari situ TNI 51 orang, itu tidak imbang. Nanti ini akan kami usulkan direvisi undang-undang.

Kemudian pengawas haji itu kebanyakan. Pengawas haji itu ada DPR, itu amanat konstitusi. Tugas DPR menganggarkan, membuat regulasi dan mengawasi. Karena kita yang menganggarkan tentu harus awasi. Ini kan tidak, ada DPD RI, BPK RI. Itu mestinya BPK bukan sekarang pengawasannya tapi nanti setelah semua proses selesai. Lalu pengawas KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia). Ini mesti disederhanakan supaya tidak tumpang tindih laporannya.

Soal asuransi korban crane dan Mina?

Khusus crane, itu memang kewajiban Saudi memberikan santunan, terutama kaitan dengan perusahaan-perusahaan kontraktor yang ada di situ. Itu sudah jadi ketentuan umum perusahaan punya asuransi dan itu sangat wajar diberikan.