Sulistyo menyebutkan, maraknya politisasi guru di daerah ini lantas menguatkan rencana sentralisasi guru. Para guru tidak lagi menjadi pegawai di bawah pembinaan kepala daerah, tetapi langsung ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, upaya ini juga tidak memutus potensi politisasi guru. "Bisa saja dimanfaatkan dalam pencalolan presiden," katanya. (wan/nw)
JAKARTA - Dugaan mutasi asal-alasan dan kental muatan politik benar-benar terjadi. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerima