PHDI Titipkan 3 Isu Sensitif di Bali ke Ketua DPD

jpnn.com - DENPASAR - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menitipkan tiga hal penting dan strategis terkait eksistensi dan masa depan Provinsi Bali kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Intinya, PHDI ingin kekhasan Bali tidak dikalahkan oleh proyek pembangunan.

Ketua Umum PHDI, Dr I Gusti Ngurah Sudiana saat bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman di Denpasar, Senin (17/2) mengatakan, tiga hal penting adalah dihentikannya rencana eksplorasi geothermal, menolak rencana pemerintah menegerikan Universitas Hindu Denpasar, serta menolak upaya menjadikan tempat-tempat suci umat Hindu Bali sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Kami PHDI Provinsi Bali dan seluruh PHDI kabupaten dan kota se-Provinsi Bali menitipkan tiga hal penting tersebut kepada DPD yang saat ini diketuai oleh Irman Gusman," kata Ngurah Sudiana.

Dipaparkannya, pemerintah telah mencanangkan eksplorasi geothermal di kawasan Bedugul yang merupakan kawasan suci umat Hindu Bali. "Kalau itu dijadikan lokasi eksplorasi geothermal, ini sangat menyakiti masyarakat Bali karena Bedugul merupakan kawasan suci yang secara turun-temurun kami pelihara," tegasnya.

Sementara penolakan masyarakat Bali terhadap rencana pemerintah menjadikan Universitas Hindu Denpasar jadi perguruan tinggi negeri (PTN) karena dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai pendidikan lokal perguruan tinggi yang sebelumnya bernama Institut Hindu Dharma itu.

Demikian juga halnya dengan keputusan pemerintah tentang KSPN,  dikhawatirkan akan mengganggu proses ibadah dan ritual umat Hindu. "Tempat-tempat ibadah dan ritual umat Hindu sangat sensitif di Bali. Kalau daerah-daerah religius (tempat suci) dijadikan objek wisata, ini akan menghilangkan kekhususan yang dimiliki nasyarakat Bali," ujar Sudiana.

Dipaparkannya, penolakan itu sudah berlangsung sejak tahun 2005 lalu ketika DPRD Bali melalui sebuah keputusan yang diambil melalui sidang paripurna dan diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali.  "Aspirasi penolak tersebut sudah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Terakhir, penolakan juga dilakukan oleh PHDI Provinsi Bali, dan seluruh kabupaten dan se Bali serta puluhan lembaga swadaya masyarakat Bali," imbuhnya.