Pilgub oleh DPRD Makin Dimatangkan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi semakin mematangkan konsep pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) oleh DPRD. Faktor anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mengembalikan sistem pemilihan gubernur (pilgub) dari Pilkada langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh wakil rakyat di DPRD.

"Kita rasakan setelah 244 pemilihan kemarin, kita juga rasakan pilkada makin mahal. Ada gubernur yang sampai menghabiskan Rp 60 miliar. Artinya kalau gubernur itu masa jabatannya lima tahun, mereka harus mengembalikan Rp 1 miliar tiap bulan," ujar Gamawan di kantornya, Senin (23/8).

Gamawan mencontohkan, Pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang banyak menguras dana. Sebagai provinsi dengan 29 kabuoaten dan sembilan kabupaten/kota, calon juga harus membangun sekretariat di setiap kabupaten/kota yang jelas membutuhkan gedung, biaya operasional dan pembentukan tim. Belum lagi, kata Gamawan, biaya yang harus dikeluarkan negara melalui penyelenggara Pilkada.

Menurutnya, saat ini ada beberapa pemikiran menyangkut pemilihan gubernur. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu memaparkan, gubernur bukan hanya menjalankan tugas otonomi, tapi juga menjadi wakil pemerintah pusat.  Hanya saja, kata Gamawan, gubernur memang memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan tugas otonomi.