Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun

Penghapusan Pilkada Gubernur Langsung Masuk Revisi UU 32

Senin, 12 April 2010 – 22:22 WIB

Dikatakan, pilkada langsung sebenarnya juga membebani para kandidat. Tuntutan pentingnya popularitas, memaksa para kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi. Bagi calon incumbent, malah kerapkali mendompleng dana APBD untuk mempopulerkan diri. "Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan (uang) pemerintah semua," ucapnya.

Sementara, bila pilkada gubernur dipilih oleh DPRD, kata Gamawan, beban kandidat akan berkurang. "Kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD," kata mantan bupati Solok itu. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat

• First «
• Prev
• 1
• 2